Beritakaltara.com - Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) Eko Marsoro mengungkapkan, ditengah pandemi yang sedang terjadi, ia berharap penurunan taraf hidup masyarakat di perbatasan tidak terjadi. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Respons Kaltara, Rabu (12/8).

Menurutnya, tugas pemerintah khususnya Pemprov Kaltara adalah menumbuhkan sektor perekonomian di daerah utamanya di wilayah perbatasan. Pasalnya, saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional kian melambat bahkan terjadi kontraksi. "Karena itu, perlu treatment khusus dari pemerintah daerah, agar kondisi ekonomi di Kaltara tetap bertahan bahkan tumbuh positif," jelas Eko.

Potret bulan Maret 2020, ada penambahan jumlah penduduk miskin di Kaltara. Ia menilai jumlah tersebut belum sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid-19. "Kebetulan potret surveinya dilakukan Maret, faktor pandemi tidak signifikan memengaruhi,"jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kaltara, Risdianto mengungkapkan upaya dalam mencegah penurunan taraf hidup masyarakat terus dilakukan.

Dari 5 tahun terakhir, kata Risdianto mengungkapkan, Pemprov Kaltara telah membangun infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. "Di mana akses distribusi kebutuhan pokok di perbatasan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur. Sepanjang 5 tahun terakhir, kita sudah membangun jalan kurang lebih 962 kilometer baik itu jalan paralel maupun pendekat,"katanya.

Tak sampai disitu, dalam kurun waktu tersebut pula telah dibangun jaringan BTS sebanyak 84 titik. Ini berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) khususnya dalam sektor pendidikan maupun kesehatan.

Dalam bidang kerjasama, juga ada pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). "Banyak hal dalam forum kerjasama tersebut, untuk meningkatkan komitmen pembangunan masing-masing negara khususnya di wilayah perbatasan,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kaltara, Hartono mengungkapkan, forum kerjasama Sosek Malindo memiliki peran penting untuk Kaltara.

Di mana masyarakat perbatasan saat ini masih ada yang bergantung dengan negara Malaysia khususnya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok. "Ada beberapa kebutuhan pokok yang datang dari negara tetangga,"jelasnya.

Pemerintah juga menyediakan Toko Indonesia, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat perbatasan. Ini juga menjadi salah satu upaya pemicu pertumbuhan ekonomi agar terus berputar.

Dari sisi dalam negeri, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan sebesar Rp 9 Miliar untuk mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan melalui Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang. Di mana penyediaannya tahun ini ada daerah yakni Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik, dan Kabupaten Nunukan sebanyak 4 titik.