Beritakaltara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran dinilai telah menghina masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).

Laporan tersebut dilayangkan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berkaitan dengan pernyataan Puan yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Dalam kesempatan tersebut, mereka membawa sejumlah bukti untuk menunjang laporan itu.

"Hari ini pada hari Jumat 4 September melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat," ujar Ketua PPMM, David kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Adapun barang bukti yang dibawa berupa rekaman video saat Puan menyampaikan kata-kata yang dinilai menyinggung PPMM.

"Kita ada flashdisk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit tiga menit, kita bawa suara dari Youtube, yang kedua screen shot media online terkait perkataanya kalimat semoga itu dan beberapa lampiran lampiran lainnya," ucap David.

David mengatakan pernyataan Puan dinilai telah melanggar sejumlah pasal salah satunya UU ITE dan pencemaran nama baik.

"Kita sudah mereview pasal-pasal yang akan kita (sangkakan, diantaranya pasal) 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 14,15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini," tegas David.

Sebelumnya, Puan mengungkapkan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.

Saat itu, Puan tak menjelaskan maksud pernyataan tersebut. Dia hanya mengumumkan dukungan PDIP untuk Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9/2020).