Beritakaltara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah telah menggelontorkan dana perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Dana ini dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19.

"Ini direalisasikan ke berbagai program seperti PKH, BPNT, sembako, BST, Kartu prakerja, BLT dana desa, Banpres produktif untuk modal kerja dan subsidi gaji dan diskon listrik. Program ini untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19," ujar Presiden melalui video virtual, Sabtu (26/9/2020).

Berikut realisasi Perlindungan Sosial yang hingga 23 September 2020:

-Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan Rp 29,138 triliun dan sudah diterima oleh 10 juta penerima manfaat.
-Program sembako telah tersalurkan Rp 30, 97 triliun dan sudah diterima oleh 19,41 juta penerima manfaat.
-Program sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp 4, 407 triliun dan sudah diterima kepada 1,9 juta penerima manfaat.
-Bantuan sosial (bansos) tunai non Jabodetabek telah disalurkan Rp 24, 78 triliun dan sudah diterima oleh 9,18 juta penerima manfaat.
-Program Kartu pra kerja telah tersalurkan Rp 16, 62 triliun dan sudah diterima oleh 4,86 juta penerima manfaat.
-Program BLT Dana Desa telah tersalurkan Rp 11,73 triliun dan sudah diterima oleh 7,55 juta penerima manfaat.
-Program bantuan presiden produktif dan bantuan modal kerja setelah tersalurkan Rp 14,1 83 triliun dan sudah diterima oleh 5,9 juta penerima manfaat yaitu usaha mikro usaha kecil.
-Program subsidi gaji telah tersalurkan Rp 10,8 triliun dan sudah diterima kepada 9 juta penerima manfaat.
-Program diskon listrik telah tersalurkan Rp 3,45 triliun dan sudah diterima 31,4 juta penerima manfaat.

"Realisasi program perlindungan sosial ini bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat," kata Presiden.

"Sekali lagi saya ulangi bahwa penanganan masalah kesehatan adalah yang paling utama dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan. Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar semua orang bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali."