New York, beritakaltara.com -  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengecam sejumlah negara yang menolak fakta tentang pandemi virus corona (COVID-19) dan mengabaikan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Hal itu disampaikan di sesi khusus Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tentang COVID-19, yang muncul di kota Wuhan di China akhir tahun lalu dan menyebar secara global, sejauh ini menginfeksi hampir 65 juta orang dan menewaskan hampir 1,5 juta.

"Sejak awal, WHO memberikan informasi faktual dan panduan ilmiah yang seharusnya menjadi dasar untuk respon global yang terkoordinasi," kata Guterres pada Kamis (3/12), seperti dilansir dari Reuters.

"Sayangnya, banyak dari rekomendasi ini tidak diikuti. Dan dalam beberapa situasi, ada penolakan fakta dan pengabaian pedoman. Dan ketika negara-negara berjalan ke arahnya sendiri, virus pergi ke segala arah," sambungnya.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memotong dana ke WHO awal tahun ini dan mengumumkan rencana mundur dari badan yang bermarkas di Jenewa itu dengan alasan badan PBB tersebut sudah jadi boneka China.

Penarikan AS akan berlaku pada Juli tahun depan, tetapi Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan akan membatalkan langkah tersebut.

Ketegangan  antara AS dan China mencapai titik didih atas pandemi di PBB, di mana perselisihan berbulan-bulan antara negara adidaya menyoroti upaya Beijing untuk pengaruh multilateral yang lebih besar sebagai tantangan terhadap pengaruh global tradisional Washington.

"Ini bukan waktunya untuk menyalahkan. PBB harus memimpin ini," kata Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir.

Guterres mendorong vaksin COVID-19 tersedia untuk semua dan bagi negara-negara kaya untuk membantu negara berkembang memerangi dan pulih dari pandemi.

"Prancis mengusulkan mekanisme donasi sehingga sebagian dari dosis pertama vaksin yang tersedia digunakan untuk memvaksinasi kelompok prioritas di negara berkembang," kata Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Majelis Umum.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan, Menteri Kesehatan Inggris, Matthew Hancock mendesak negara-negara untuk mencabut kontrol ekspor dan tarif pada barang-barang penting yang diperlukan untuk memerangi virus, seperti sarung tangan dan termometer.

"Kami akan menerapkannya sendiri mulai 1 Januari," ujarnya.