Jakarta, Beritakaltara.com - Bahrain menolak surat yang dikirim oleh Qatar ke Dewan Keamanan PBB tentang dugaan pelanggaran wilayah udaranya oleh empat jet tempur Bahrain.

"Kementerian Luar Negeri Kerajaan Bahrain menegaskan bahwa klaim otoritas Qatar bahwa empat jet tempur dari Royal Bahrain Air Force melanggar wilayah udara mereka pada hari Rabu, 9 Desember 2020, tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dilansir Middleeast, Jumat (25/12).

Kementerian mengatakan bahwa pada tanggal itu, dua pesawat F-16 Bahrain bersama dengan dua lagi dari AS sedang melakukan latihan militer di area latihan militer yang ditentukan di wilayah udara Arab Saudi.

Dikatakan bahwa setelah latihan berakhir, pesawat kembali ke Bahrain, melintasi wilayah udara Arab Saudi, untuk mendarat di Pangkalan Udara Isa.

Kementerian menegaskan bahwa ini adalah rute keluar yang biasa dari area latihan militer menuju wilayah udara Kerajaan Bahrain dan bahwa dalam perjalanan mereka kembali, pesawat belum menggunakan wilayah udara Qatar karena para pejuang Angkatan Udara Kerajaan Bahrain selalu melakukan serangan mendadak mereka secara profesional, memastikan untuk tidak menembus perbatasan negara lain.

Otoritas Qatar belum menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri. Qatar menyampaikan dalam suratnya kepada badan PBB bahwa: "Terulangnya insiden ini menunjukkan pengabaian Bahrain terhadap kewajiban internasional dengan cara yang tidak dapat ditoleransi."

Doha meminta pihak berwenang Bahrain untuk menahan diri dari mengulangi tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab ini dan mematuhi Piagam PBB, hukum internasional, perjanjian internasional dan keputusan Mahkamah Internasional.

Qatar juga meminta PBB untuk mengambil prosedur yang diperlukan untuk mengakhiri pelanggaran ini untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional dan regional, menurut surat yang sama.

Sejak 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir telah memberlakukan blokade darat, udara dan laut di Qatar , yang diduga atas dukungannya terhadap terorisme dan hubungannya dengan Iran. Doha menyangkal tuduhan tersebut, dengan mempertimbangkannya: "Upaya untuk merusak kedaulatan negara dan keputusan independen."