Jakarta, Beritakaltara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengerahkan tim di seluruh Suriah untuk program vaksinasi yang akan diluncurkan baik di daerah yang dikuasai pemerintah dan wilayah di luar kendali negara, mungkin secepatnya pada bulan April.

Dr Akjemal Magtymova, perwakilan WHO di Damaskus, mengatakan program COVAX berencana untuk mengimunisasi 5 juta warga Suriah - 20% dari populasi di seluruh bagian negara - meskipun konflik sekarang memasuki tahun ke-11.

"Kami sedang mempersiapkan rencana penyebaran vaksin kami dengan kementerian kesehatan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik," kata Magtymova, dilansir Middleeast, Kamis (04/02).

Ia menambahkan bahwa prioritas pertama adalah memvaksinasi petugas kesehatan berisiko tinggi, pekerja sosial dan yang paling rentan.

Sebagian besar warga Suriah tinggal di daerah yang sekarang di bawah kendali pemerintah, tetapi pemberontak masih menguasai daerah-daerah di barat laut dan pemerintahan yang dipimpin Kurdi menguasai sebagian besar wilayah timur laut. Sekitar seperempat populasi di Suriah mengungsi, banyak di antaranya di kamp-kamp.

Aliansi GAVI, kelompok yang memimpin COVAX dengan WHO, mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya bertujuan untuk mengirimkan 2,3 miliar vaksin di seluruh dunia pada akhir 2021, termasuk 1,8 miliar dosis gratis ke negara-negara berpenghasilan rendah.

"Saya sangat berharap ini akan (dimulai) pada bulan April tetapi mungkin memakan waktu lebih lama tergantung pada begitu banyak faktor," kata Magtymova.

"Kita harus berurusan dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui."

Seperti negara lain yang sedang menunggu vaksin melalui COVAX, Suriah juga bisa mendapatkan pasokan langsung dari perusahaan.

Namun sejauh ini belum ada kesepakatan bilateral semacam itu yang diumumkan. Pejabat kesehatan mengatakan Damaskus telah terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia dan China mengenai pasokan vaksin.

Terlepas dari logistik pengaturan vaksinasi di seluruh garis depan pertempuran, Suriah menghadapi rintangan tambahan dari sanksi keuangan internasional.

Obat-obatan umumnya dikecualikan dari sanksi, tetapi sumber PBB mengatakan sanksi tersebut telah membuat Damaskus tidak memiliki banyak pengaruh finansial untuk merundingkan pengiriman, dan telah memperlambat proses dengan menciptakan risiko hukum tambahan.

Magtymova mengatakan setiap pasokan vaksin yang aman dan efektif yang dapat diperoleh Suriah akan membantu membuat vaksin lebih tersedia. WHO tidak memiliki peran dalam kesepakatan bilateral semacam itu.