Beijing, beritakaltara.com - China mengumumkan sanksi terhadap dua orang Amerika, seorang Kanada dan badan advokasi hak pada Sabtu malam (27/3), sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan awal pekan ini oleh kedua negara atas perlakuan Beijing terhadap orang Uighur di Xinjiang.

Dua anggota Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Gayle Manchin dan Tony Perkins, serta anggota parlemen Kanada Michael Chong dan komite hak asasi manusia parlemen Kanada dilarang memasuki daratan China, Hong Kong dan Makau, kata kementerian luar negeri China.

Setidaknya satu juta orang Uighur dan orang-orang dari kelompok yang sebagian besar Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang barat laut, menurut kelompok hak asasi manusia, yang menuduh pihak berwenang mensterilkan wanita secara paksa dan melakukan kerja paksa.

Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS memberikan sanksi kepada beberapa anggota hierarki politik dan ekonomi Xinjiang minggu ini dalam tindakan terkoordinasi atas tuduhan tersebut, yang mendorong pembalasan dari Beijing dalam bentuk sanksi terhadap individu dari UE dan Inggris.

Pemerintah China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan mendesak pihak terkait untuk memahami dengan jelas situasi dan memperbaiki kesalahan mereka," kata kementerian luar negeri.

"Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apa pun dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Jika tidak, jari mereka akan terbakar," sambung dia.

Warga negara dan institusi China dilarang berbisnis dengan ketiga individu tersebut atau melakukan pertukaran apapun dengan subkomite.

Sanksi China sebelumnya terhadap individu AS yang dikatakannya telah secara serius merusak kedaulatan dan kepentingan China pada masalah terkait Xinjiang tetap berlaku, menurut pernyataan itu.

Beijing telah berulang kali membantah semua tuduhan pelecehan dan mengatakan kamp-kampnya menawarkan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme. (Reuters)