Washington, Beritakaltara.com - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dan Republik akan memperkenalkan undang-undang minggu ini guna meningkatkan dukungan AS untuk Taiwan, bagian dari upaya di Kongres untuk mengambil garis keras dalam berurusan dengan China.

Perwakilan Ami Bera dan Steve Chabot, para pemimpin Demokrat dan Republik dari subkomite Asia Komite Urusan Luar Negeri DPR, akan memperkenalkan Undang-Undang Perdamaian dan Stabilitas Taiwan, sebuah tindakan untuk mendukung ruang diplomatik, ekonomi dan ruang fisik dari pulau yang memiliki pemerintahan sendiri.

"Mudah-mudahan kita bisa melewati sesuatu secara bipartisan di lantai DPR," kata Bera dalam wawancara telepon. "Saya pikir ini adalah area di mana kita diharapkan dapat berbicara dengan satu suara."

Bera mengatakan dia berharap banyak dari Undang-undang Taiwan pada akhirnya akan dimasukkan dalam Undang-Undang Elang, RUU menyeluruh tentang berurusan dengan China yang diperkenalkan oleh Perwakilan Greg Meeks, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, bulan lalu.

Senat pada 8 Juni meloloskan mayoritas bipartisan 68-32 yang kuat, "Us Innovation and Competition Act," atau USICA, sebuah RUU senilai sekitar US$250 miliar untuk meningkatkan kemampuan negara itu untuk bersaing dengan China, termasuk dukungan besar-besaran untuk semikonduktor dan peralatan telekomunikasi.

Para pemimpin DPR saat ini tidak berencana memberikan suara pada RUU Senat. Sebaliknya, komite DPR sedang menulis undang-undang mereka sendiri, yang harus meloloskan DPR, digabungkan dengan RUU Senat dan meloloskan kedua kamar sebelum bisa menjadi undang-undang, sebuah proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.

RUU House Taiwan yang baru tidak menganjurkan peralihan dari sikap lama AS tentang "ambiguitas strategis" meskipun ada seruan dari beberapa anggota Kongres yang paling hawkish untuk komitmen yang jelas untuk membela Taiwan jika terjadi serangan China.

Pemerintahan Joe Biden menentang perubahan semacam itu.

AS adalah pendukung internasional terkuat Taiwan dan sumber utama senjata, yang membuat marah China, tetapi seperti kebanyakan negara, Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei.

Beijing mengatakan pulau yang diperintah secara demokratis itu adalah bagian dari "satu China" dan secara rutin mengecam keterlibatan asing sebagai campur tangan dalam urusan internalnya.

Undang-undang tersebut menekankan pentingnya stabilitas. Ini meminta pemerintah Biden untuk melaporkan dalam waktu 90 hari tentang strategi seluruh pemerintah untuk meningkatkan pencegahan terhadap konflik lintas-Selat, menekankan kerja sama dengan sekutu.

Bera mengatakan bahwa terlepas dari keprihatinannya atas Taiwan, Amerika Serikat seharusnya tidak mengirim sinyal ke Beijing bahwa mereka mendukung kemerdekaan pulau itu.

"Hal terakhir yang kami inginkan adalah China salah menafsirkan komitmen Amerika Serikat dan dunia terhadap apa yang telah berjalan sangat baik di masa lalu, kebijakan satu China," katanya.

Pemerintahan Biden menentang perubahan seperti itu, tetapi telah berkomitmen untuk memperdalam hubungan tidak resminya dengan Taipei dalam menghadapi tekanan yang meningkat di pulau itu dari Beijing.

RUU itu juga meminta badan-badan AS untuk menganalisis cara-cara membantu Taiwan secara ekonomi dan memperluas pembangunan.

Dan itu mengakui Taiwan sebagai kontributor penting bagi komunitas global dan meminta pemerintahan Biden untuk mengajukan strategi untuk memajukan "partisipasi yang berarti" Taiwan dalam organisasi internasional.

Para pemimpin NATO, didorong oleh Presiden AS Joe Biden, memperingatkan pada pertemuan puncak pada hari Senin bahwa China menghadirkan "tantangan sistemik," mengambil sikap yang lebih kuat terhadap Beijing. (Reuters)