Jakarta, beritakaltara.com - Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebut kebijakan holding ultra mikro persis seperti kebijakan yang diambil saat masa pemerintah kolonial Belanda. Pasalnya, koalisi masyarakat sipil ini menganggap rencana kebijakan holding ultra mikro hanya akan mematikan koperasi dan lembaga keuangan mikro milik masyarakat. 

“Kebijakan ini persis seperti yang terjadi di masa pemerintah Kolonial Belanda. Untuk merespon kondisi kemiskinan masyarakat akibat kebijakan liberalisasi ekonomi akhir abad 19,  lalu dikembangkanlah satu kebijakan yang bernama Hulp Spaarken Bank, bank berbantuan yang jadi cikal bakal  BRI," jelas Koordinator Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro, Suroto dalam keterangan pers, Rabu (22/6).

"Kebijakan Pemerintah Kolonial waktu itu ditujukan untuk mematikan ide koperasi yang ingin dikembangkan oleh masyarakat yang dimotori oleh anak muda idealis de Wolf Van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto,” tambahnya.

Suroto berpandangan seperti halnya di era kolonial, koperasi dan lembaga keuangan mikro milik masyarakat yang berkembang akan menjadi ancaman bagi elite pemerintah yang bermasalah. Kondisi demikian tentu tidak diinginkan oleh sistem politik yang tidak menginginkan masyarakat yang berdaulat dalam bidang ekonomi.

“Tujuannya adalah untuk mematikan koperasi dan lembaga keuangan demokratis yang dimiliki masyarakat. Ini berbahaya sekali bagi fundamental ekonomi kita,” sambungnya.

Namun, ungkap Suroto, hal yang paling bermasalah dalam rencana holding ultra mikro adalah monopoli akses kredit yang nantinya bakal dikuasai kelembagaan ini. Masyarakat pun akhirnya tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan akses kredit bila sewaktu-waktu terjadi krisis ekonomi. Kondisi seperti ini akhirnya hanya akan menyulitkan kehidupan masyarakat kecil.   

“Padahal bank dan lembaga sejenisnya seringkali terlalu berhati hati, sehingga kerap kali tidak mau melayani masyarakat kecil. Holding Ultra Mikro hanya akan menguatkan kondisi demikian,” tuturnya.