Manila, Beritakaltara.com - Dalam upaya untuk menghambat penyebaran varian delta menular COVID-19, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan kepada warga Filipina yang tidak divaksinasi untuk tidak meninggalkan rumah mereka.

Pekan lalu, Filipian mengkonfirmasi adanya strain delta, mendorong pemerintah untuk memberlakukan kembali tindakan ketat virus corona di wilayah metropolitan Manila, wilayah ibu kota dengan lebih dari 13 juta penduduk dan empat provinsi lainnya hingga 15 Agustus.

Filipina sejauh ini mencatat 119 kasus delta. Dengan hampir 1,6 juta kasus virus corona dan lebih dari 27.000 kematian, Filipina memiliki wabah terburuk kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia.

"Bagi mereka yang tidak ingin divaksinasi, saya katakan kepada Anda, jangan tinggalkan rumah Anda – jika Anda melakukannya, saya akan memberitahu polisi untuk mengawal Anda kembali karena Anda adalah penyebar berjalan," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi. pada Rabu (28/7) malam, seperti disadur dari Arab News.

Dia menambahkan bahwa yang tidak divaksinasi tidak boleh keluar karena “mereka melemparkan virus ke kiri dan ke kanan. Kita berbicara tentang bangsa kita di sini, jadi jika Anda tidak ingin membantu dengan memiliki vaksin, maka Anda harus tinggal di rumah saja.”

Sementara pemimpin Filipina mengakui tidak ada undang-undang yang membatasi pergerakan orang yang tidak divaksinasi, dia mengatakan dia siap menghadapi keluhan hukum terhadap arahannya.

"Haruskah saya menunggu ketika banyak orang sudah sekarat? Itulah masalahnya. Tidak ada undang-undang, tetapi hukum kebutuhan ada di sana," katanya.

Namun, perintah itu dianggap bermasalah dan tidak mengikat secara hukum. Pengacara Edre Olalia, presiden Persatuan Pengacara Rakyat Nasional (NUPL), mengatakan tidak ada dasar hukum untuk membatasi pergerakan mereka yang belum divaksinasi.

"Faktanya, ini sekali lagi tidak dapat dibenarkan secara hukum tanpa adanya undang-undang atau peraturan yang sah yang secara khusus mengatur situasi seperti itu. Tidak ada dasar hukum untuk menangkap, apalagi menahan, orang yang tidak divaksinasi karena itu bukan kejahatan atau pelanggaran yang dihukum oleh undang-undang atau peraturan apa pun," katanya, Kamis (29/7).

Duterte telah mengarahkan pemerintahnya untuk memberikan suntikan virus corona kepada siapa saja yang menginginkannya, tetapi antrian panjang di pusat vaksinasi menunjukkan permintaan tinggi dan otoritas kesehatan berjuang untuk memenuhinya.

Pada Selasa, Filipina mencatat tingkat vaksinasi harian tertinggi, dengan 659.029 suntikan diberikan secara nasional, tetapi dengan hanya 6 persen dari 110 juta orang di negara itu yang sepenuhnya diinokulasi terhadap COVID-19, jutaan tetap rentan terhadap infeksi. Pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi 70 persen populasi sebelum tahun berakhir.

"Apakah ada cukup vaksin? Apakah peluncurannya efisien dan didistribusikan dengan benar? Dan apakah masih ada keraguan yang signifikan (vaksin COVID-19) hingga saat ini? Karena antriannya panjang," kata Olalia.

"Meskipun kami setuju bahwa tindakan tegas, bukan senjata yang kuat, harus dilakukan untuk menahan pandemi, menerapkan `hukum kebutuhan` berbahaya karena samar-samar dan bisa subjektif dan sewenang-wenang, dan oleh karena itu, terbuka untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," sambungnya.