Jakarta, Beritakaltara.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya jatah fee pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara. Hal itu diselisik lewat mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan seorang dokter.

KPK menduga aliran fee pengerjaan proyek mengalir kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Lampung Utara yang diduga ada jatah fee berupa uang untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (27/8).

Lembaga Antikorupsi sedianya memeriksa Direktur CV Dewa Sakti, Dicky Saputra sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, dia mangkir atau tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan. KPK pun telah mengultimatum Dicky agar kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya

"Untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik untuk waktu yang akan ditentukan berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Tetapi untuk kronologis kasus dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, lembaga antirasuah belum bisa memberitahukan ke publik. KPK bakal melakukannya setelah upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Di sisi lain, KPK sebelumnya juga telah memproses enam orang dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, yaitu mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, mantan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung serta dua orang dari unsur swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.