UU BPK wajib diikuti tidak perlu diperdebatkan, apalagi ditafsir sendiri sesuai kepentingan.
Hal ini ditegaskan Komisi Antirasuah menanggapi munculnya fakta baru dalam tuntutan terdakwa Matheus Joko Santoso.
Hal ini bertujuan agar ke depan tidak ada kesempatan bagi jajarannya untuk melakukan penyelewengan.
untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalteng
Penghargaan tersebut diterima Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dengan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan, Jumat (07/05/2021).
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
Hidayat menyampaikan agar BPKH kreatif mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan.
Melalui sosialisasi ini sistem transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, tepat waktu, serta sistem pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Irianto meminta Inspektorat dan BPKAD Kaltara, juga semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk menyiapkan data-data yang diperlukan.
Hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang dimiliki terdakwa Rizal Djalil yang telah mengupayakan perusahaan ‘milik’ Leonardo itu menjadi Pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum
Disampaikannya, upaya tersebut harus sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kesimpulan ‘cukup efektif’ dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan , yang bersangkutan diperiksa penyidik atas kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Leonardo Jusminarta Prasetyo selaku Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama.
Soal peran BPKP juga APIP di Kaltara, Teguh menyampaikan apresiasi atas dedikasi, bimbingan dan bantuan kepada Pemprov Kaltara.
Organisasi profesi ini selanjutnya membentuk Komite Sertifikasi, yang berfungsi untuk melaksanakan proses sertifikasi.
Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim BPK yang sudah melakukan pemeriksaan dan sekaligus pembinaan kepada perangkat daerah, semoga WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bisa dapat dipertahankan kembali
Ini pembuktian bahwa Pemprov Kaltara transparan, efektif, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Covid-19.
Pemeriksaan yang akan dilakukan bersifat menyeluruh. Mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan hingga ke tingkat pengawasan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
