beritakaltara.com

Terkait Penyusunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, Ini Paparan Ida Fauziyah

Menaker Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.

Mendes: Regulasi Yang Diterbitkan Oleh Kemendes Akan Miliki Standarisasi Sendiri

regulasi apapun yang diterbitkan itu harus miliki dengan Village Summary sepertinya saat Pejabat Eselon Satu yang melapor kepadanya harus ada Executive Summary.

UU Cipta Kerja Resmi Disahkan: Ini Penjelasan Sekjen Kemendes Mengenai BUMDes

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kuat sekali bahwa BUMDes sebagai entitas baru, unit usaha yang berbadan hukum yang setara dengan PT dan Koperasi yang ada selama ini

Gus Menteri Libatkan Beberapa Kampus Dalam Merancang Pembangunan Desa

Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang diketuai oleh Rekltor UGM Panut Mulyono menjadi mitra penting bagi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

RPP BUM Desa Telah Rampung, Mendes Minta Terapkan Pajak Yang Berbeda

RPP Telah Rampung, BUMDes Jadi Lembaga Hukum Eksklusif

RPP Akan Dijadikan Sebuah Pijakan Hukum Sosial Status BUM Desa

Mengenai RPP: Gus Menteri Pertegas Bahwa BUMDes Adalah Badan Hukum

Kemnaker Kerja Kebut Penyiapan RPP Bersama Stakeholder

Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja

Antisipasi PKPU Digugat, Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu Pilkada

Azis menyerahkan kepada pemerintah terkait penerbitan Perrpu tersebut apakah sebelum masa reses DPR atau setelah reses

Sudah Jadi UU, Pemohon Cabut Uji Materi Perppu No 1/2020

Alasan salah satu penggugat tersebut karena Perppu tentang kebijakan keuangan selama wabah COVID-19 itu kini sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.