Beritakaltara.com - Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta peran serta BUMN, BUMD dan juga swasta untuk mengawal korporasi petani dan nelayan. Tidak hanya berperan sebagai off taker (penjamin pembelian hasil panen), tapi juga melakukan pendampingan.

"Peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan hanya sebagai off taker, tapi juga bisa mendampingi mereka. Model bisnis seperti ini yang betul-betul berjalan dan ini yang belum terbangun," kata Presiden Joko Widodo mengawali Korporelara. 6/10/2020). 

Presiden Jokowi menyatakan bahwa, rencana untuk membentuk korporasi petani dan nelayan sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini belum satupun yang terbentuk. Padahal dengan ekosistem bisnis yang terkoneksi, banyak manfaat yang bisa didapatkan.

"Saya sudah memerintahkan beberapa tahun yang lalu, tapi saya ga tahu model bisnis seperti itu belum bisa kita buat satupun," katanya. 

Menurut Jokowi, dengan terbangunnya petani dan nelayan korporat yang terpadu maka akan terbangun sebuah ekosistem bisnis yang kuat, karena selain itu didukung oleh perbankan, juga terkoneksi dengan inovasi teknologi, selain juga manajemennya.

"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga, pengawasan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan. Melalui penyiapan regulasi yang mendukung kearah itu," katanya.