Beritakaltara.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menarik-narik alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang mengesahkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Pasalnya, ya hanya Rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global-pun menyatakan keprihatinannya.

Memang, pengesahan UU Cipta Kerja menarik perhatian banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri. Dilansir dari Reuters rains Selasa (6/10/2020), 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang dana dana hingga US $ 4.1 Triliun. Di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia.

Para investor global yang berwenang pemerintah bahwa UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan merusak lingkungan, termasuk hutan. “Meskipun perlu reformasi hukum bisnis di Indonesia, namun kami khawatir tentang dampak negatif UU Cipta Kerja, khususnya terkait langkah perlindungan lingkungan”, ungkap Peter van der Werf, perwakilan dari Robeco yang mengutip dari Reuters.

Syarief Hasan penilaian, keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah gagal paham tentang iklim investasi di Indonesia. Selama ini, pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga menolak menolak. Jadi UU Cipta Kerja ini diperuntukan kepada siapa ?. ”, Tanya Syarief.

Syarief Hasan menyatakan bahwa pandangan dari investor global membuktikan penolakan Partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law). “Partai Demokrat tidak menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat”, tegas Syarief Hasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberatan dari kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masarakat lainnya, ditambah respon negatif dari investor global harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk datang dan harus kembali ke UUi Cembali UUi. "Jangan hanya mempertimbangan perusahaan, tetapi juga perlindungan rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang", ungkap Syarief.

Syarief Hasan daerah agar Pemerintah lebih tangguh dalam melihat masalah UU Cipta Kerja.

“Hari ini kita bisa lihat, terjadi dimana-mana dan pemerintah tidak mampu membendungnya. RUU Cipta Kerja yang disahkan dengan tidak benar-benar menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 ”, tutup Syarief.