Beritakaltara.com - Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya BUMN tambang dan BUMN Energi bersinerg untuk mempercepat proses peningkatan nilai tambah batu bara melalui pemanfaatan teknologi.

"Saya mendapat laporan bahwa pengembangan industri turunan ini masih terkendala urusan yang berkaitan dengan keekonomian, juga terkendala dengan faktor teknologi. Karena itu, saya kira ini bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan atau BUMN berpatner. Mencari patner," kata Presiden Joko Widodo mengawali Rapat Terbatas Percepatan Pemanfaatan Nilai Tambah Batu Bara di Istana Kepresidenan Bogor, Jum`at (23/10/2020). 

Menurut Presiden Jokowi, saat ini Indonesia memiliki sangat sedikit perusahaan batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Data Kementerian ESDM, tahun 2019 Indonesia setidaknya baru memiliki 5 pemegang IUPK yang melakukan coal upgrading, dan 2 diantaranya pemegang IUPK yang memproduksi briket.

"Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini. Karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah ini, sehingga saya kira memang harus sudah diakhiri," katanya. 

Terkait rencana hilirisasi industri turunan batu bara, Presiden Jokowi meminta Kementerian dan pihak terkait agar secepatnya menyiapkan strategi, baik target produksi maupun target produk hilir yang akan dikembangkan. Sehingga semuanya jelas arah dan tujuannya. Pemetaan kawasan juga bisa menjadi lebih terpadu, sehingga menjadi jelas strategis besar tersebut.

"Pastikan wilayahnya memiliki cadangan sumber batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan kebutuhan batu bara dalam proses hilirisasi ini," katanya. 

Selain dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, batu bara yang telah diolah juga dapat dijadikan bahan bakar gas atau LPG bahkan juga briket.