Jakarta, beritakaltara.com - Uni Eropa meminta Iran meninggalkan upayanya untuk memperkaya uranium hingga 20% dan memenuhi kewajiban kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 silam.

Dalam sebuah pernyataan, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok tersebut terus mendukung Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan global.

Borrell mengatakan dimulainya pengayaan uranium Iran hingga 20% di fasilitas Fordo adalah perkembangan yang serius dan masalah yang sangat memprihatinkan. Ia juga menambahkan pihaknya tidak mematuhi kesepakatan.

Ia menekankan bahwa mereka mengakui masalah yang disebabkan oleh penarikan sepihak AS dari kesepakatan dan dimulainya kembali sanksi terhadap Iran, Borrell mencatat bahwa UE tetap setia pada komitmennya dan mencabut sanksi.

Dia mengatakan mereka bekerja untuk kelanjutan perjanjian meskipun ada semua kesulitan dan upaya mendukung untuk kembalinya AS ke kesepakatan dan kepatuhan penuh Iran.

"Kami menyerukan kepada Iran untuk menghindari meningkatnya ketegangan dan untuk mengalihkan arahnya saat ini tanpa terlambat," kata Borrell dilansir Yenisafak, Rabu (13/01).

Borrell juga mengatakan mereka senang dengan pernyataan positif dari Presiden terpilih AS Joe Biden mengenai kesepakatan nuklir yang ditandatangani dengan Iran dan mereka berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan AS yang baru.

Pada 2 Januari tahun ini, Iran mengonfirmasi rencana untuk meningkatkan pengayaan uranium hingga 20% sebagai tindakan balasan terhadap sanksi AS.

Kesepakatan nuklir ditandatangani pada 2015 oleh Iran, AS, China, Rusia, Perancis, Inggris, Jerman, dan UE.

AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 2018. Setelah konfrontasi dengan AS, Iran mengumumkan bahwa mereka telah berhenti mematuhi kesepakatan nuklir 2015 tahun lalu.

Di bawah perjanjian nuklir, Teheran diizinkan untuk memperkaya uranium hingga 3,67%. Iran kemudian melanggar ambang batas sebagai tanggapan atas penarikan AS dari kesepakatan tersebut dan menaikkan level menjadi 4,5%.

Sejak awal konflik, UE dan Inggris, Jerman, dan Prancis secara individual telah berusaha meyakinkan Iran untuk kembali ke pakta tersebut melalui berbagai cara diplomatik termasuk memicu penyelesaian mekanisme perselisihan berdasarkan perjanjian tersebut.