Jakarta, beritakaltara.com - Pemerintah Iran menolak usulan Presiden Prancis, Emmanuel Macron tentang perlunya kesepakatan nuklir baru dengan Teheran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan kesepakatan nuklir, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, adalah "perjanjian internasional multilateral yang telah disahkan dan distabilkan oleh Resolusi Dewan Keamanan (PBB) 2231.

"Itu sama sekali tidak ditawar, dan partainya juga pasti dan tidak bisa diubah," kata Saeed dilansir Middleeast, Senin (02/01).

Dia mendesak Emmanuel Macron untuk menahan diri dari sikap tergesa-gesa dan keliru.

Macron mengatakan pada Jumat bahwa Arab Saudi harus terlibat dalam negosiasi mengenai kesepakatan nuklir.

"Jika para pejabat Prancis khawatir tentang penjualan senjata besar-besaran ke negara-negara Teluk Persia Arab, mereka sebaiknya merevisi kebijakan mereka," kata Khatibzadeh.

"Senjata Prancis, bersama dengan senjata Barat lainnya, tidak hanya membantai dan menewaskan ribuan orang Yaman, tetapi juga alasan utama di balik ketidakstabilan di kawasan Teluk Persia," katanya. 

"Tanpa menghentikan membanjirnya ekspor senjata dari Prancis, Inggris, AS, dan lainnya, orang tidak dapat mengharapkan stabilitas dan ketenangan di kawasan yang rentan ini."

Khatibzadeh mencatat bahwa AS menarik diri dari kesepakatan itu dan Eropa gagal mempertahankannya.

Dia mengatakan jika kesepakatan nuklir ingin diselamatkan, AS harus kembali dan mencabut semua sanksi yang telah dijatuhkan pada Teheran selama masa jabatan mantan Presiden AS Donald Trump