Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma`ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020, yang digelar secara virtual karena pandemi virus corona (COVID-19), Jakarta, Rabu (25/11).
Jakarta, Beritakaltara.com - Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melibatkan unsur-unsur unit terkecil di tingkat rukun warga (RW) dalam melakukan pendataan keluarga.
Di samping itu, lanjut Ma`ruf, BKKBN juga harus memperhatikan waktu-waktu yang tepat agar mudah menemui target yang didata.
“Waktu-waktu menemui masyarakat juga harus dipilih. Siang itu banyak tidak ada. Oleh karena itu, harus dicari saat-saat bagaimana mereka bisa ditemui, sehingga datanya menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Pendataan Keluarga 2021, serentak dilakukan pada periode 1 April-31 Mei 2021, ini akan menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, validasi data harus dilakukan pada setiap periode pendataan sehingga data yang didapatkan benar-benar akurat
Turut hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan bahwa pendataan keluarga ini sifatnya memetik data mikro dari keluarga satu per satu.
“Kami berencana mendata 76 juta keluarga. Akan tetapi dari Sensus Penduduk 2020, memang keluarga sudah meningkat jumlahnya, menjadi lebih dari 82 juta. Makanya, nanti dari 76 juta itu juga akan berkembang menjadi lebih dari 82 juta,” paparnya.
Adapun data yang diambil, imbuh Hasto, berupa data umum, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, dan data keluarga yang beresiko stunting. "Kami mengerahkan kader sebanyak 1,2 juta di seluruh Indonesia," ucapnya.
