Jakarta, Beritakaltara.com - Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan negaranya tidak akan mentolerir campur tangan asing karena ia menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintah Barat untuk memulihkan ketertiban konstitusional setelah merebut kekuasaan pada bulan Juli lalu.

"Kedaulatan negara Tunisia dan pilihan rakyatnya tidak didiskusikan dengan mitra internasional dan tidak akan menjadi subyek negosiasi dengan pihak manapun," kata presiden dalam pernyataannya dikutip Middleeast, Senin (13/09).

Saied, yang terpilih pada 2019, pada 25 Juli membekukan parlemen, memberhentikan perdana menteri dan mengambil alih otoritas eksekutif. Lawannya menyebut intervensi mendadak itu sebagai kudeta, tetapi dia mengatakan langkah itu diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.

Mengunjungi Tunis pada Jumat, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dia menyampaikan keprihatinan Eropa tentang melestarikan keuntungan demokrasi di Tunisia ke Saied.

Para duta besar dari Kelompok Tujuh ekonomi utama minggu ini juga mendesak Saied untuk menunjuk kepala pemerintahan baru sebagai hal yang mendesak dan kembali ke tatanan konstitusional di mana parlemen terpilih memainkan peran penting.

Lebih dari enam minggu setelah kepindahan Saied, dia masih belum menunjuk pemerintahan baru atau membuat pernyataan yang lebih luas tentang niat jangka panjangnya.

Demokrasi Barat telah menjadi salah satu donor paling penting yang membantu mendukung keuangan publik Tunisia selama dekade terakhir karena ekonomi merosot sejak revolusi 2011 yang memperkenalkan demokrasi.

Intervensi Saied telah mendorong Tunisia ke dalam krisis konstitusional, meningkatkan kekhawatiran atas masa depan sistem demokrasi.

Saied mengatakan intervensinya sejalan dengan konstitusi dan diharuskan oleh keadaan darurat nasional karena kelumpuhan politik, tingkat COVID-19 yang tinggi, dan protes. Dia telah bersumpah bahwa hak tidak akan terpengaruh.