Kalimantan Utara - Pengusiran paksa Susi Air dari hanggar bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai berlebihan.

Pihak kuasa hukum Susi Air menyesalkan tindakan pemerintah daerah (pemda) setempat itu. Dan menganggapnya sebagai tindakan yang terkesan pamer kekuasaan (show off power).

Kuasa hukum Susi Air dari Visi Law Office Donal Fariz mengatakan tindakan berlebihan itu membuat terganggunya pelayanan masyarakat Malinau dan sekitarnya.

Sebab, di tahun ini Susi Air melayani 11 rute penerbangan dari dan ke Malinau. ”Mungkin itu yang tidak dipikirkan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berlebihan itu,” kata Donal, (3/2). dilansir Prokal

Untuk diketahui, tahun ini Susi Air melayani 11 rute penerbangan dari dan ke Malinau.

Penerbangan perintis pusat, misalnya, Susi Air melayani rute Malinau ke beberapa daerah.

Diantaranya, Long Bawan, Long Apung, Mahak Baru, Binuang, Long Layu, Long Alango, Long Punjungan, Data Dian dan Long Sule. Selain itu, Susi Air juga melayani rute penerbangan perintis daerah dan reguler.

Donal menyebut secara umum tindakan pengusiran paksa Susi Air tersebut justru lebih banyak merugikan masyarakat. Bukan pihak Susi Air semata.

Menurut Donal, kehadiran Susi Air di Malinau bukan sekadar soal bisnis. Tapi juga didasari niat membantu pemerintah setempat. Khususnya dari sektor transportasi udara.

”Jadi kami tidak habis pikir dengan tindakan pengusiran itu,” ungkapnya.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun mempertanyakan kepentingan mana yang lebih besar antara pengusiran paksa Susi Air dengan pelayanan masyarakat Malinau?.

Tentu, kata dia, kepentingan masyarakat yang mestinya didahulukan. ”Tapi yang jelas, Susi Air menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan pemda,” ujarnya.

Selain mempelajari langkah hukum yang akan diambil, Donal menyebut pihak Susi Air juga tengah menginventarisir kerusakan dan kerugian akibat pengusiran paksa tersebut.

Sejauh ini, pihaknya mendapati laporan adanya kerusakan yang timbul akibat tindakan pemda itu.

”Nanti akan kami update lagi data-data kerusakan dan kerugian itu,” paparnya.