Kalimantan Utara - Advokasi terpadu program desa pangan aman sangat penting karena hal menyangkut keamanan makanan apalagi menyangkut anak-anak dan masyarakat umum.

Wakil Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, H. Hanafiah menegaskan itu saat membuka kegiatan advokasi terpadu program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah, Kamis (21/4).

Kegiatan yang digelar secara virtual dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Tarakan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nunukan serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan KB Nunukan.

“Pemerintah dihadapkan dengan persoalan stunting dan upaya menyiapkan generasi  mendatang dengan memiliki asupan gizi yang baiknya melalui program pangan desa aman,” kata Hanafiah.

Dikatakan, pemerintah pusat hingga kabupaten memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, termasuk menjamin keamanan kesehatan pada bahan-bahan pangan.

Pelaksanaan program mengatasi  stunting dan penyediaan gizi bagi anak perlu dukungan semua pihak.

Karena itu, pemerintah meminta adanya sinergitas lintas sektor dari berbagai pihak mulai dari BPOM, LSM relawan dan masyarakat.

“Semua sektor harus saling mendukung dan terlibat dalam pengawasan keamanan kesehatan masyarakat,” ujar Hanafiah. dilansir Niaga.asia

Kedepan, Hanafiah berharap bahan pangan dan jajanan memenuhi standar kesehatan sebab, selama ini masih ada beberapa jenis makanan yang dijual di lingkungan sekolah tidak sesuai dengan standar keamanan dan Kesehatan pangan.

Menurut Hanafiah, pengawasan kesehatan pangan di sekolah bukanlah persoalan yang mudah.

Dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak mulai dari sekolah, wali murid, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain.

Lewat kegiatan advokasi ini pula, Hanafiah berharap tercipta persepsi dan pemahaman yang sama dalam melihat persoalan keamanan dan Kesehatan pangan di tengah masyarakat

“Dari pemahaman yang sama akan diambil sinkronisasi program antara pemerintah dan program nasional BPOM,” jelasnya.