NUNUKAN– Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP-KP) Kabupaten Nunukan bersama Program KOTAKU menggelar acara Sosialisasi Tingkat Kabupaten dalam rangka Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Infastruktur Livelihood Berbasis Kawasan (ILBK) Tahun 2022 Program Kota Tanpa Kumuh. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah,SE.,M.Si ini diselenggarakan di ruang rapat lt. I Kantor Bupati Nunukan, Jumat (22/04).

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Nunukan menyampaikan apresiasinya berkaitan dengan program kegiatan KOTAKU di Kabupaten Nunukan dan berharap program ini dapat mengatasi kekumuhan namun tidak menimbulkan kekumuhan yang baru lagi.

”Artinya di pundak kita semua sebagai pamerintah daerah, bagaimana kita bisa mengurangi kekumuhan tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi, saya kira itu prinsip yang dasar yang harus kita tanamkan kepada warga kita termasuk aparatur pemerintah kiranya bisa mencegah timbulnya kekumuhan yang baru”, ucap Hanafiah.

Lebih lanjut Hanafiah mengatakan pemerintah daerah harus membangun dan mempersiapkan infrastruktur dengan investasi pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan kekumuhan yang mungkin kedepan dapat menjadi suatu kekuatan bagi pemerintah daerah yang dapat ditawarkan sebagai objek wisata dengan berani untuk menatanya.

“Dalam rangka kita mendukung Kotaku ini, ada bagusnya nanti kita rapat dengan para camat termasuk mungkin lurah di Nunukan ini dimana menggarap konteksi-konteksi tentang nuansa kekumuhan supaya masyarakat kita memiliki juga lingkungan yang sehat. Saya kira hal-hal semacam ini perlu jadi perhatian kita dan dalam berjalannya program ini, kita berharap KOTAKU ini bisa sukses”, lanjutnya.
Pada kesempatan itu juga, Koordinator Kota Kabupaten Nunukan program KOTAKU, Kementerian PUPR, Deby mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan bagaimana masyarakat serta aparatur pemerintah menyatukan pemahaman terkait dengan kegiatan Infrastruktur Livelihood Berbasis Kawasan (ILBK).

”Nanti output dari kegiatan ini, bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk dalam melaksanakan kegiatan, karena kegiatan LBK ini sendiri kami punya waktu sampai bulan Desember, jadi bulan Desember itu sudah ada penyerahan aset ke pemerintah daerah. Jadi kita untuk 7 bulan ini memang harus bekerja keras”, ucap Deby.

Deby turut mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan perlaksanaan dan tahapan keberlanjutan serta berharap adanya masukan dan amanah dari pemerintah daerah.

Sumber: Tim Liputan Prokompim