• Kalimantan Utara

Waduh!! Alur Pelayaran Tarakan-Bunyu Masih Terdapat Ranjau Sisa Perang Dunia Kedua

Agus Mughni Muttaqin | Minggu, 12/06/2022 12:20 WIB
Waduh!! Alur Pelayaran Tarakan-Bunyu Masih Terdapat Ranjau Sisa Perang Dunia Kedua KOORDINASI: DKP Kaltara bersama petani rumput laut dan motoris speedboat saat membahas kendala di perairan Pantai Amal, Jumat (10/6).

Kalimantan Utara - Alur pelayaran Tarakan-Bunyu hingga saat masih menjadi polemik. Pasalnya, saat ini masih bersinggungan dengan nelayan budidaya rumput laut. 

Dari hasil rapat yang digelar bersama instansi terkait, Jumat (10/6), di Kantor Distrik Navigasi Tarakan.

Diketahui di wilayah laut yang akan dijadikan alur pelayaran tersebut masih terdapat ranjau sisa perang dunia kedua.

Dari hasil resume rapat yang dilakukan belum lama ini di Sebatik, Nunukan. Disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan, terkait rencana alur yang direncanakan, termasuk Tarakan-Nunukan. 

“Kami akan buka alurnya sepanjang 200 meter antara Bunyu ke Tarakan. Ini bukan alur pelayaran yang besar, tak perlu ketetapan dari Kementerian Perhubungan," jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Rukhi Syayahdin. 

"Tapi, kami diberikan informasi ternyata banyak ranjau. Jadi, kami tidak bisa menjamin. Makanya dalam waktu dekat akan memanggil pihak instansi yang berkaitan,” sambungnya. dilansir prokal

Ia berharap ada solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ranjau terlebih dahulu. Sehingga bisa menyusul mengerjakan rencana yang lain.

Selain itu, akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) dan Distrik Navigasi Tarakan.

Pihaknya juga akan lakukan pengukuran sekitar 200 meter alur yang akan dibuka. Berarti, akan ada ranjau yang dinetralkan.

Terlebih lagi wilayah perairan ini sudah digunakan masyarakat selama puluhan tahun, ternyata ada ranjau aktif. Standar keamanan dinilai perlu, agar masyarakat berhati-hati. 

“Sebenarnya skala prioritas yang 200 meter itu dulu. Baru bisa bebaskan jalur pelayaran. Kalau bicara masalah keselamatan, jangan sampai ranjau ini malah menimbulkan korban jiwa. Pembudidaya rumput laut yang ada di sekitar wilayah perairan, diduga ada ranjau juga,” ungkapnya.

Komandan Satuan Patroli Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan, Letkol Laut (P) Sahatro Silaban menegaskan, daerah yang rencana akan dijadikan alur pelayaran ini diduga masih ada ranjau peninggalan perang dunia kedua.

Hingga saat ini wilayah tersebut belum pernah dibersihkan. Sehingga disarankan tidak ada kegiatan budidaya rumput laut maupun pelayaran.

“Sampai wilayah itu dibersihkan. Nanti TNI Angkatan Laut yang punya keahlian untuk membersihkan ranjau. Ada satuan ranjau, memetakan dulu untuk masuk peta laut Indonesia. Ada tekniknya, dengan melakukan pencarian kemudian disposal (penghancuran) atau dimarking atau diambil,” tegasnya. 

Dalam peta yang dibuka dalam rapat, Peta Laut Indonesia nomor 256, kata dia, ada wilayah yang cukup luas belum dilakukan pembersihan.

Jika dilihat wilayah timur Pulau Tarakan, yang merupakan daerah tempat pertahanan Belanda dan Jepang maupun tempat pendaratan saat perang dunia kedua. 

Nantinya, dari Pemprov Kaltara bisa mengajukan ke Lantamal XIII untuk meminta bantuan melakukan pembersihan.

Jika dibiarkan, diperkirakan akan menjadi bahaya untuk pengguna wilayah perairan di sekitar Pantai Amal menuju ke Pulau Bunyu.

“Ranjau ini berbahaya sekali, karena untuk pertahanan militer dulunya. Sampai sekarang kami tidak tahu seperti apa ranjaunya di bawah itu. Pastinya bahan peledak, selama itu tak diidentifikasi dan tidak didisposal. Maka masih ada kerawanan akan meledak. Apalagi petani rumput laut atau yang menggunakan pelayaran,” bebernya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan, ada beberapa poin yang dianggap perlu dievaluasi. Salah satunya menyelesaikan alur transportasi yang terhalang adanya rumput laut.

Namun masalah ini belum lagi selesai. Ternyata alurnya ada potensi ranjau yang belum terselesaikan, sehingga menimbulkan permasalahan baru. 

“Ini perlu stakeholder terkait untuk pra kondisi sampai masuk ke tahapan selanjutnya. Akan ada hearing lagi mengundang semuanya, termasuk KSOP dan Navigasi. Padahal DKP banyak rencana, tapi ternyata ada masalah baru dan itu menyangkut keamanan,” singkat Albertus.

FOLLOW US