• Kalimantan Utara

Tanggapi Pernyataan Kemenpan-RB Soal DOB Tanjung Selor, Ini Kata Wagub Kaltara

Akhyar Zein | Kamis, 29/09/2022 18:09 WIB
Tanggapi Pernyataan Kemenpan-RB Soal DOB Tanjung Selor, Ini Kata Wagub Kaltara Wagub Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si

Kaliamantan Utara - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si menanggapi pernyataan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Kemenpan-RB, Jufri Rahman soal moratorium daerah otonomi baru (DOB) Tanjung Selor.

“Membaca pernyataan Staf Ahli Kemenpan-RB itu, menurut saya kurang proporsional,” tegas Yansen kepada Radar Kaltara melalui sambungan selulernya, Kamis (29/9). dilansir radartarakan

Menurutnya, jika akhirnya moratorium DOB itu tetap diberlakukan hingga tahun 2025 tanpa pengecualian, bisa dibayangkan status Ibu Kota Kaltara.

Sudah resmi menjadi sebuah provinsi di Indonesia, tapi tidak memiliki kedudukan ibu kota secara sah dalam bentuk kota.

“Ini membawa implikasi yang luas, baik menyangkut tata ruang, masalah sosial kemasyarakatan, bahkan masalah pembangunan. Karena bagaimanapun juga kewenangan provinsi dan kabupaten/kota itu jelas,” tuturnya.

Saat ini, Tanjung Selor yang merupakan Ibu Kota Kaltara masih sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Oleh sebab itu, Tanjung Selor juga harus dibedakan, jangan disamaratakan dengan usulan pemekaran atau pembentukan DOB yang diminta oleh daerah lain.

Soal ibu kota provinsi ini, tentu jadi berbeda. Karena ini merupakan penegasan dari undang-undang yang menyertai pembentukan Kaltara.

“Apa bedanya di Papua itu mau dimekarkan provinsinya. Ya, alasannya apa? Kalau alasan kekususan, (DOB Tanjung Selor) Kaltara ini juga kekhususan, karena dia ibu kota. Jadi menurut saya, cara berpikir kita jangan terlalu sederhana seperti itu,” sebutnya.

Yansen mengatakan, dalam hal ini dirinya tidak bicara mengkonfrontir aturan-aturan atau hukum yang dipakai.

Tapi ketika berpikir membentuk Kaltara, semua setuju dan kenyataannya memang tepat. Terlebih sekarang Kaltara sudah dibentuk dan sudah menjadi kenyataan.

“Marilah kita semua berpikir jernih untuk negara, jangan dilihat Kaltara ini disamakan dengan daerah lain. Kalau bicara komplain, saya juga bisa komplain. Kalau Papua itu diberikan kekhususan. Kenapa Kaltara tidak bisa? Kaltara itu tidak jauh beda dengan Papua,” katanya.

FOLLOW US