Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang menerima langsung audiensi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Ahmad Maulana beserta jajarannya di ruang rapat, Kantor Gubernur, Selasa (18/1). Pada kesempatan tersebut beberapa hal terkait dunia pendidikan yang disampaikan berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota se-Kaltara beberapa waktu lalu.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada daerah-daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-3. Dalam aturan terbaru PPKM 1-3, daerah dimungkinkan menggelar sekolah tatap muka.
Empat fokus program Merdeka Belajar, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.
Penting dan vitalnya itu dilihat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. “Tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jalannya adalah tidak lain dan tidak bukan dengan pendidikan,” tuturnya.
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) dan menjadikan nilai rapor sebagai pertimbangan jalur prestasi masuk ke sekolah unggulan diprediksi akan menimbulkan kecurangan.