beritakaltara.com - Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan tidak akan memberi toleransi protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

( baca juga:/https://www.katakini.com/artikel/37833/pks-sayangkan-banyak-calon-kepala-daerah-sepelekan-covid-19-/)

"Perlu saya tegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar," kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksaan Pilkada Serentak di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa, pemilukada yang digelar pada akhir tahun ini banyak ditemukan pelanggaran oleh bakal calon pemimpin daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, dirinya sangat khawatir bila kegiatan pemilukada justru akan menimbulkan kluster baru penyebaran virus Covid-19.

"Saya mengikuti situasi dilapanhan, masih banyak pelanggaran protkol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya, masih ada deklarasi bakal calon pasangan pilkada yang menggelar konser di ikuti oleh ribuan dan menggundan kerumunan menghadirkan massa," katanya.

Terkait persoalan tersebut, Presiden meminta penyelenggara pemilu untuk menindak tegas. Selain itu kepada aparat keamanan TNI dan Polri juga diminta aktif ikut mengamanankan jalannya pemilukada.

"Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita, dan situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaran pilkada tetap harus dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu. Negara manapun juga tidak tahu kapan pandemi Covid ini akan berakhir," katanya.

Dengan situasi dan kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini, menurut Presiden Jokowi pelaksanaan pemilukada harus dilakukanan dengan cara normal baru. Karena itu dirinya meminta kepada semua pihak bisa mendisiplikan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada semua pihak kepada penyelenggaran pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan penegak hukum, aparat TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif mendisiplinkan masyarakat dalam meningikuti protokol kesehatan," katanya.