Beritakaltara.com- Komisi II DPRD Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Nunukan. Mereka ingin menggali informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani pandemi covid-19, baik dalam upaya penyembuhan pasien maupun penanganan masyarakat terdampak ekonomi.

Rombongan Komisi II DPRD Tarakan diterima Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid. Sebanyak 27 legislator diajak Bupati berdiskusi mengenai situasi pandemi dan rencana pemerintah mempersiapkan kebijakan baru, berupa New Normal. Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan Lantai I Kantor Bupati Nunukan, Kamis (25/06/2020).

Dari diskusi yang berlangsung dua arah itu mengalir pernyataan Bupati Nunukan mengenai penanganan Covid-19 yang sedang berlangsung. Di daerah yang berada berbatasan dengan Kota Tawau Malaysia itu, pada bulan Juni sudah mampu menekan jumlah pasien tertular virus Corona. Per tanggal 18 Juni hanya tersisa 3 orang pasien positif dirawat dan 41 orang yang semula tertular dinyatakan sembuh.

Kabupaten Nunukan termasuk daerah rawan karena posisi geografisnya yang terbuka bagi kapal-kapal dari Sulawesi maupun dari Kota Tawau Malaysia. Informasi yang diperoleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nunukan, potensi penyebaran virus justru lebih rawan dari pelayaran Sulawesi karena kota-kota di sana berada di zona merah. Sedangkan kota Tawau dan provinsi Sabah Malaysia berada di zona hijau.

Lantaran itu Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Bupati Laura berusaha keras akses luar daerah diperketat. Sementara pasien positif ditangani intensif hingga penyembuhan. Penanganan pasien covid-19 untuk penyembuhan maupun ODP (Orang Dalam Pemantauan) sesuai protokol kesehatan.

Anggota DPRD Tarakan mengakui apa yang dilakukan oleh Pemkab Nunukan dalam mengatasi masalah kemanusiaan sudah sangat baik. Termasuk juga bagaimana langkah kebijakan anggaran untuk menangani masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat tidak bisa leluasa bekerja disaat pandemi terjadi.

Pimpinan rombongan DPRD Tarakan Yulius Dinandus menilai Nunukan dan Tarakan adalah daerah bertetangga dalam provinsi Kalimantan Utara, sehingga layaknya bertetangga saling memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat di daerah masing-masing. Setelah mendapat penjelasan dari Bupati Nunukan, para anggota DPRD merasakan hubungan kedua daerah selama pandemi, terutama pelabuhan, perlu saling berkoordinasi.

Sementara dalam hal penanganan dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat, anggota Komisi II DPRD Tarakan juga menerima penjelasan kalau di Nunukan ada kebijakan Bupati melakukan subsidi seperti BBM, dan subsidi silang angkut barang. #jon/Warta Humas