Beritakaltara.com – Pada 2021, tingkat inflasi Kalimantan Utara (Kaltara) ditargetkan berada pada range 4,00 persen. Sesuai analisa Bank Indonesia (BI), pada triwulan I 2021 diperkirakan inflasi di Kaltara meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Meningkatnya tekanan inflasi Kaltara itu diperkirakan bersumber dari peningkatan tekanan pada kelompok transportasi serta makanan, minuman, dan tembakau.

“Sementara tingkat inflasi kelompok transportasi diperkirakan stabil sejalan dengan stabilnya demand dari sisi volume penumpang dari dan ke Kaltara pasca HBKN Natal dan Tahun Baru,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, Rabu (23/12).

Selain itu, perkiraan stabilnya tingkat inflasi kelompok transportasi juga disebabkan adanya tendensi sejalan dengan normalisasi demand yang didorong adanya ekspektasi vaksin Covid-19 pada triwulan I 2021.

“Tapi kita juga harus waspada, karena La Nina yang diperkirakan baru akan berakhir pada awal 2021 dapat saja berdampak pada penurunan distribusi bahan pangan yang didatangkan dari luar Kaltara,” jelas Irianto.

Gubernur menekankan, di tengah adanya potensi penurunan inflasi pada triwulan I 2021, program pengendalian inflasi harus terus dilakukan  oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga tingkat inflasi Kaltara.

“Dari sisi permintaan, dari hasil survei BI pada Oktober dan November 2020, menunjukkan adanya penurunan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi harga barang dan jasa pada 3 dan 6 bulan ke depan. Untuk itu, saya minta TPID dapat berperan dalam menjaga ekspektasi tersebut untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, menilik asesmen resiko pada 2021 dan adanya program pemulihan  ekonomi, secara keseluruhan pada 2021 akan terjadi peningkatan inflasi. Pun demikian, masih relatif rendah serta tetap berada di sasaran target inflasi nasional 2021.

“Peningkatan itu, dipicu dari adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang ditambah dengan pembukaan berbagai rute penerbangan dari dan ke Kaltara, ditambah dengan  adanya rencana  peningkatan tarif BPJS dan berlanjutnya program PEN  termasuk bansos non tunai yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat,” ulas Gubernur.

Terkait pengendalian inflasi sendiri, Irianto menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyiapkan strategi yang mendukungnya.

“Strateginya disebut 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ini ditambah dengan program dan kegiatan pengendalian inflasi oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait,” tutup Irianto.