Jakarta, beritakaltara.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong legislatif dan eksekutif untuk mampu berkomitmen memperhatikan keadilan sosial sebagai hak dari setiap individu seperti aspek material yaitu pemerataan pendapatan, penuntasan kemiskinan, dan hak atas pekerjaan yang layak.

Selain itu, aspek non-material seperti kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia, jaminan sosial, dan pengakuan terhadap kelompok-kelompok sosial minoritas.

Menurutnya, keadilan sosial menjadi cita-cita dan tujuan utama bangsa Indonesia sebagaimana di amanatkan UUD 1945 serta asas-asas Pancasila. Sehingga, peringatan hari Keadilan Sosial Sedunia ini menjadi momentum refleksi kembali terhadap penyempuran cita-cita mulia tersebut.

"DPR dan Pemerintah selalu berkomitmen dalam membenahi aspek-aspek hukum yang berasaskan keadilan sosial dan kesetaraan dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Azis menyikapi hari Keadilan Sosial Sedunia (Social Justice Equality Day) yang bertepatan dengan 20 Febuari 2021.

Dalam hal ini, DPR mendorong Pemerintah untuk membuat kerangka kerja yang berdampak positif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan pengentasan kemiskinan, sehingga keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Program-program yang di rancang oleh Pemerintah perlu selalu memperhatikan unsur keadilan sosial sehingga dapat bermanfaat dalam pengentasan kemiskinan dan yang terpenting dapat berperan dalam proses mencerdaskan masyarakat. Tidak boleh lengah dalam hal ini, dan harus terus menerus inovatif dalam membangun konsep yang terbaik sesuai perkembangan zaman dari waktu ke waktu,” lanjut Azis.

Wakil Ketua Umum Golkar ini mendorong Pemerintah untuk konsisten berupaya mewujudkan 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan sosial, mengakhiri kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

“Mewujudkan 17 tujuan utama SDGs sangat penting di era globalisasi kini, agar kita dapat bersaing secara global dan tidak tertinggal dalam persaingan dunia yang makin ketat. Hal ini hanya bisa di capai jika kita berhasil menangganinya di tingkat domestik. Ini menjadi tantangan dan harapan demi kehidupan bangsa yang lebih baik, dan tentu juga sebagai wujud hak individu masyarakat demi kehidupan yang layak dan sejahtera," jelas Azis.

Lebih jauh lagi, Azis mendorong Pemerintah berkomitmen mewujudkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial yang berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga dalam hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu.

“Sebagai negara demokrasi, hukum perlu terlaksana dengan sebagaimana hak dan kewajiban yang ada. Maka hukum selalu wajib bercermin pada asas-asas Pancasila, khususnya ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’," terangnya.

"Pemerintah harus selalu berkomitmen mengedepankan perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial, dan Negara, seperti hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum,” tutup Azis.