Beijing, beritakaltara.com - China mulai memberlakukan kebijakan yang mengizinkan pasangan suami istri (pasutri) memiliki tiga anak.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah data sensus Beijing melaporkan adanya tren penurunan tajam dalam tingkat kelahiran.

Sebelumnya China pernah membatalkan kebijakan satu anak pada 2016, dan menggantinya dengan batasan dua anak. Ini juga gagal memicu peningkatan kelahiran di China.

Dikutip dari BBC pada Selasa (1/6), biaya membesarkan anak-anak di kota-kota menjadi penyebab banyak pasangan di China enggan memiliki anak.

"Kebijakan ini akan didukung oleh langkah-langkah pendukung, untuk meningkatkan struktur populasi negara kita, memenuhi strategi negara untuk secara aktif mengatasi populasi yang menua dan mempertahankan keuntungan, dukungan sumber daya manusia," kata Presiden China Xi Jinping menurut kantor berita Xinhua.

Namun organisasi hak asasi manusia Amnesty International mengatakan kebijakan tersebut masih merupakan pelanggaran hak seksual dan reproduksi.

"Pemerintah tidak boleh mengurusi dan mengatur berapa banyak anak yang dimiliki orang. Daripada `mengoptimalkan` kebijakan kelahirannya, China seharusnya menghormati pilihan hidup masyarakat dan mengakhiri kontrol invasif dan hukuman atas keputusan keluarga berencana," kata kepala Amnesty Internation Joshua Rosenzweig.

Sejumlah ahli juga meragukan dampak kebijakan ini. Sebab, jika pelonggaran memiliki anak terbukti efektif, harusnya batasan dua anak berdampak pada populasi China saat ini.

"Tapi siapa yang ingin punya tiga anak? Orang muda paling banyak bisa punya dua anak. Masalah mendasarnya adalah biaya hidup terlalu tinggi dan tekanan hidup terlalu besar," tutur Hao Zhou, ekonom senior di Commerzbank.