JAKARTA, beritakaltara.com,  - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo diangkat menjadi Dewan Kehormatan oleh organisasi profesi Federasi Pilot Indonesia. Sekaligus menandatangani MoU antara MPR RI dengan Federasi Pilot Indonesia, untuk saling bekerjasama bertukar informasi tentang berbagai hal seputar penerbangan, khususnya dari aspek keselamatan penerbangan.

"Melalui Federasi Pilot Indonesia, kita juga menekankan perlunya Indonesia memiliki program Flying Doctor sebagai bagian penunjang sistem kesehatan masyarakat. Seperti halnya di Australia yang memiliki Royal Flying Doctor Service, Afrika Selatan dengan The Flying Doctors’ Society of Africa (FDSA), maupun Malaysia dengan Flying Doctors of Malaysia yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, menggunakan transportasi pesawat udara yang disediakan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia," ujar Bamsoet usai menerima Federasi Pilot Indonesia, di Jakarta, Senin (7/6/21).

Melalui Flying Doctor, tim medis kedokteran bisa mengunjungi warga di berbagai pelosok daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) menggunakan helikopter atau pesawat berbadan kecil yang dipiloti anggota Federasi Pilot Indonesia. Kunjungan medis bisa dilakukan secara periodik, mingguan hingga bulanan, bahkan melakukan evakuasi medis darurat kepada warga di wilayah DTPK. Termasuk juga mengirimkan obat-obatan ke klinik kesehatan yang berada disana.

"Program Flying Doctor menjadi salah satu pengejawantahan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sekaligus menjalankan amanat Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur penempatan tenaga kesehatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara penugasan khusus," terang Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut Federasi Pilot Indonesia juga menyampaikan kegelisahannya terkait kondisi finansial Garuda Indonesia yang tercatat memiliki utang mencapai USD 4,9 miliar atau sekitar Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulannya karena Garuda terus menunda pembayaran kepada para lessor.

"Sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir di berbagai kesempatan, Lessor atau pihak yang menyewakan pesawat kepada Garuda Indonesia menjadi salah satu penyebab krisis keuangan yang kini dihadapi Garuda. Total pesawat yang disewa Garuda mencapai sekitar 155 pesawat dari sekitar 36 lessor, di antaranya jenis Boeing-777, Boeing-737, CRJ-1000 serta ATR-72," tandas Bamsoet.

Sebagai dampak krisis finansial tersebut, manajemen Garuda Indonesia telah menawarkan opsi pensiun dini kepada para pilot dan pegawainya.

Federasi Pilot Indonesia menekankan agar opsi pensiun dini tersebut harus win-win solution. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama para pekerja yang memiliki keluarga untuk dinafkahi.

"Selain mengedepankan opsi pensiun dini, Federasi Pilot Indonesia juga mendorong agar manajemen memikirkan berbagai opsi lainnya. Seperti pemberdayaan aset, hingga melakukan peninjauan terhadap semua kebijakan dan regulasi yang terkait dengan domestic route, golden route, dan golden time/best time, yang seharusnya dikuasai oleh negara melalui Garuda," pungkas Bamsoet.