Surabaya, beritakaltara.com - Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia ikut mengawal kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali menegaskan, pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Darurat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, lanjut Mohammad Ali, LPKAN Indonesia siap mengawal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah lonjakan kasus Covid-19, di antaranya pemberian dana stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

"Kami siap memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penyelenggara negara yang sengaja memanfaatkan anggaran kedaruratan Covid-19 ini yang tidak sesuai nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku," tegas Ali kepada wartawan di Surabaya, Rabu (7/7/2021).

LPKAN Indonesia juga meminta pemerintah melalui lembaga penegak hukum untuk memperketat pengawasan bantuan anggaran penanggulangan ekonomi akibat pandemi.

Dengan demikian, kata Muhamad Ali, bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan oleh oknum "berdasi" yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi ini.

LPKAN juga mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos. Baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hal tersebut dikatakan Mohammad Ali, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos tersebut sempat viral yang baru-baru ini ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di Malang, Jawa Timur.

Menurut Mohammad Ali, tidak menutup kemungkinan penyelewengan-penyelewengan dana tersebut bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.

"DPP LPKAN Indonesia berharap agar pihak Kepolisian bertindak tegas dengan kejadian tersebut, agar masyarakat yang terdampak dari virus Corona dapat merasakan bantuan dari pemerintah, dan meringankan beban hidupnya," imbuh Mohammad Ali.

Ia optimis virus vid-19 beserta variannya dapat segera diantisipasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat segera kembali berjalan lancar.

Pada kesempatan itu, DPP LPKAN Indonesia turut mengevaluasi terkait pelaksanaan program 1 Juta vaksin per hari pada bulan Juli oleh pemerintah.

"Kami berharap pelaksanaan vaksin gratis tidak terpusat pada satu titik, melainkan dapat tersebar merata di seluruh desa, kecamatan. Baik kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Hal itu agar tidak menimbulkan cluster baru akibat kerumunan warga mengantri demi mendapatkan vaksin gratis," ujar Mohammad Ali.***