"Saya ucapkan terimakasih, balai selama ini sudah banyak membantu, saya harap ini jangan sampai disini saja, kita butuh keberlanjutan. Alhamdulillah banyak program program pusat juga yang bisa disinergikan, hanya proses nya saja tinggal komunikasi dan koordinasi," jelasnya.
“Jangan pernah main-main dengan dana desa, sudah banyak contoh kepala desa dan perangkatnya yang terseret kasus korupsi karena menyalahgunakan dana desa, saya berharap kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di Kabupaten Nunukan,” kata Asmar.
“Ini merupakan terobosan yang sangat baik karena pemerintah langsung mendatangi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pelayanan ini, masyarakat akhirnya bisa memiliki memegang dokumen yang sangat dibutuhkan untuk mengurus segala sesuatunya,” kata Laura.
Itu merupakan beberapa usulan dari Pemerintah Kab. Nunukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 280 usulan yang sudah diajukan Pemkab Nunukan melalui SPID Bappeda Provinsi Kalimantan Utara. #
"Paket komplit, Gubernur dan Istri, Wakil Gubernur dan Istri, semoga kunjungan kerja kali ini dapat membawa makna tersendiri bagi kita semua," ucap Bupati Laura menyapa Gubernur dan Wakil Gubernur di awal sambutannya.
Kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian dan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangannya sendiri, menurut Bupati Laura, harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab yang harus selalu dijaga dengan baik.
Harapan masyarakat tersebut disampaikan oleh Kades Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara H. Hambali yang mengaku telah mendata warganya sebanyak 27 Kepala Keluarga yang terdampak dan datanya telah dikirimkan ke pemerintah pusat.
