Teheran, Beritakaltara.com - Perselisihan antara Iran dan Korea Selatan semakin meningkat. Teheran mengancam tindakan hukum kecuali Seoul melepaskan lebih dari US$7 miliar atau Rp100 trliun dana pengiriman minyak yang dibekukan karena sanksi Amerika Serikat (AS).

Iran adalah mitra dagang Timur Tengah terbesar ketiga Korea Selatan sebelum AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan.

Negeri Para Mullah telah menjadi pemasok minyak utama ke Korea Selatan yang miskin sumber daya dan pada gilirannya mengimpor peralatan industri, peralatan rumah tangga, dan suku cadang kendaraan dari Seoul.

"Kami memiliki US$7,8 miliar dari uang kami yang diblokir di bank-bank Korea Selatan," kata anggota parlemen Iran Alireza Salimi, yang terlibat dalam kasus tersebut kepada AFP.

"Korea Selatan menerima pengiriman minyak Iran tetapi tidak membayarnya. Ini bukan mitra dagang yang dapat diandalkan dan harus membayar bunga atas uang yang dipegangnya secara tidak benar," tuduhnya.

Seorang pejabat kementerian luar negeri di Seoul mengatakan kepada AFP bahwa sulit untuk mengkonfirmasi jumlah pasti uang yang terlibat.

Korea Selatan berhenti membeli minyak Iran setelah mantan presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018, menerapkan kembali sanksi keras dan mengancam akan menghukum siapa pun yang membeli minyak mentah dari Iran.

Tahun itu, perdagangan Iran-Korea Selatan turun setengahnya dibandingkan dengan 2017, ketika mencapai US$12 miliar, menurut kedutaan besar Iran di Seoul.

Volume perdagangan turun menjadi hanya US$111 juta pada pertengahan Juli 2020, menurut angka kedutaan.

Pada Januari, Pengawal Revolusi Iran menyita sebuah kapal tanker berbendera Korea Selatan, Hankuk Chemi, dan menahannya serta kaptennya selama tiga bulan, seolah-olah atas dugaan pelanggaran lingkungan.

Penyitaan itu secara luas dilihat di Korea Selatan sebagai upaya untuk memaksa Seoul menyerahkan dana yang dibekukan, meskipun Teheran berulang kali membantah ada hubungannya.

Tidak Dapat Diterima

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan, Iran akan menuntut Korea Selatan jika terus menolak untuk membayar utangnya. "Tekanan AS (terhadap Seoul) adalah fakta tetapi kami tidak dapat melanjutkan ... menutup mata terhadap pertanyaan ini," katanya.

"Jika Seoul gagal untuk membuka blokir dana, pemerintah akan mengizinkan bank sentral Iran untuk mengambil tindakan hukum terhadap dua pemberi pinjaman Korea Selatan yang memegang uang," katanya.

Amir-Abdollahian mengatakan berbicara dengan rekannya dari Korea Selatan Chung Eui-yong tentang masalah ini pada akhir bulan lalu. "Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak dapat diterima bagi orang-orang kami untuk menunggu selama tiga tahun" untuk dana tersebut, katanya.

Pejabat kementerian luar negeri di Seoul mengatakan tidak ada cara untuk mengirim uang karena sanksi AS.

"Kami telah mentransfer biaya impor minyak mentah ke rekening won Korea atas nama bank sentral Iran. Dan ketika perusahaan Korea Selatan mengekspor ke Iran, ia menerima pembayaran dari rekening itu dalam won Korea," tambah pejabat itu.

Korea Selatan juga telah menggunakan dana yang dibekukan untuk membayar sekitar US$16 juta tunggakan Iran kepada PBB, kata pejabat itu.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan siap untuk kembali ke kesepakatan 2015 dan mencabut sanksi tetapi negosiasi menemui jalan buntu.

Rob Malley, pointman AS di Iran, berbicara Kamis melalui telepon dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Jong Kun Choi.

"Kami menghargai penegakan sanksi yang kuat (Korea Selatan) yang ada. Sanksi ini tetap berlaku, seperti yang Anda tahu, sampai dan kecuali kami dapat mencapai kepatuhan timbal balik itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Dibuat di Iran

Anggota parlemen Salimi mengatakan Washington telah memberikan persetujuan Korea Selatan untuk memasok Iran dengan barang dagangan sebagai pengganti pengembalian dana.

Tetapi pejabat kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan bahwa untuk saat ini, hanya transaksi kemanusiaan, seperti obat-obatan, yang dimungkinkan dengan dana beku.

Akhir bulan lalu, Presiden Iran Ebrahim Raisi melarang impor peralatan rumah tangga dari Korea Selatan, atas instruksi dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang mengatakan impor itu dapat membahayakan produksi lokal.

Tetapi peralatan Korea Selatan masih dalam permintaan tinggi, meskipun ada larangan.

Kepala serikat sektor peralatan Iran mengatakan pasar peralatan rumah tangga Iran bernilai $6 miliar per tahun, 40 persen di antaranya adalah barang selundupan yang diselundupkan dari luar negeri.

Maryam, calon pengantin yang berbelanja di jalan Amin-Hozour Teheran, pusat peralatan rumah tangga, mengatakan dia lebih suka membeli produk asing karena "kualitasnya lebih baik dan harganya tidak jauh berbeda dengan yang diproduksi secara lokal".

Tetapi Amine Feizi, seorang operator mesin, mengatakan bahwa dia telah membeli lemari es, mesin cuci, dan satu set televisi, semuanya dibuat di republik Islam itu.

"Saya lebih suka produk buatan Iran karena yang luar negeri lebih mahal dan karena saya ingin mendukung produksi nasional," kata Feizi. "Pada tahun-tahun sejak negara kita berada di bawah sanksi, kualitas produk buatan Iran telah meningkat," sambungnya. (AFP)